RIAU24.COM -Presiden Joko Widodo mungkin telah mengakhiri masa jabatannya secara resmi, namun pusaran politik yang mengepungnya justru kian membesar. 

Bukan dari rival politik dalam sistem, melainkan dari suara publik yang mengusung gugatan moral. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut situasi ini sebagai “titik balik sejarah politik Indonesia”, di mana kekuasaan moral kini mengambil alih setelah kekuasaan konstitusional berakhir.

“Setelah Jokowi tak punya kuasa konstitusional, ia terpaksa menghadapi kuasa moral. Dan moral publik itu tidak bisa dilompati oleh siapapun, bahkan oleh presiden sekalipun,” ujar Rocky dalam sebuah diskusi publik yang kini viral di media sosial.

Kritik terhadap Jokowi muncul dari berbagai penjuru: masyarakat sipil, akademisi, hingga purnawirawan TNI. 

Menurut Rocky, inilah momen di mana “kebohongan yang dulu dijaga oleh protokol kekuasaan kini terbuka karena tidak ada lagi pagar institusional yang melindungi.”

Isu sentral yang disorot dalam pernyataan Rocky adalah pengangkatan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut Gibran sebagai simbol nepotisme yang dilegitimasi oleh Mahkamah Konstitusi—lembaga yang saat itu diketuai oleh paman Gibran sendiri.