“Gibran adalah dosa bawaan politik dari Jokowi. Ia adalah simbol dari nepotisme yang dilegalkan,” tegas Rocky.

Kini, tekanan terhadap posisi Gibran tak lagi datang dari kelompok oposisi, melainkan dari mantan-mantan jenderal yang pernah menjadi bagian dari inti negara. 

Petisi pemakzulan yang dipelopori oleh Letjen (Purn) Suharto dan didukung oleh Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, menjadi indikator kuat bahwa kredibilitas Gibran mulai digugat bahkan sebelum pelantikannya.

“Mereka bukan sekadar marah. Mereka membaca kegelisahan rakyat,” kata Rocky. “Dan mereka tahu, negara ini tidak dibangun di atas keakraban keluarga.”

Lebih jauh, Rocky menyebut masa pemerintahan Jokowi sebagai era “pragmatisme dan oportunisme yang dilembagakan”, di mana kebohongan tidak lagi dianggap sebagai kesalahan komunikatif, melainkan sebagai bagian dari sistem kekuasaan.

“Kalau dulu kita bilang kebohongan itu tak sengaja, sekarang kita sadar, itu direkayasa. Ini bukan kebohongan personal, tapi sistemik,” katanya.