RIAU24.COM - Menanggapi dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh Jenderal Listyo Sigit dan 2 orang pejabat Polri lainnya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyatakan bahwa kasus ini berpotensi mempengaruhi sektor ekonomi dan investasi secara nasional.

Hal ini, lanjutnya, karena dalam paparan yang disampaikan oleh Bareskrim saat konferensi pers di Mabes Polri Selasa 3 November 2026, disebutkan penyadapan ilegal dilakukan tak hanya pada Presiden tapi juga pada pengusaha, LSM, bahkan media.

“Soal penyadapan, itu kan yang disadap bukan cuma Presiden, tapi juga ada pelaku usaha, jurnalis juga kemudian NGO (non-govermental organization). Jadi efeknya ini ternyata juga cukup luas pada confidence atau kepercayaan diri dari pelaku usaha, terutama di sektor-sektor yang strategis, terkait dengan sumber daya alam, kemudian hilirisasi,” kata Bhima dalam keterangannya, Rabu 4 November 2026.

Ia menjelaskan ketakutan dari pelaku usaha atas potensi kriminalisasi oleh aparat penegak hukum, akan berdampak pula pada keputusan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Nah ini efeknya tentu akan membuaat biaya atau risiko politik ternyata di Indonesia relatif tinggi, dan berpengaruh pada masalah penegakan hukum yang adil, karena mereka pelaku usaha takut efek dari kriminalisasi, atau bahkan penyadapannya terkait dengan persoalan pajak, sehingga efeknya bisa berantai terhadap keputusan investasi dari pelaku usaha,” ujarnya.

Bhima menyebutkan, ada potensi peralihan skema investasi, dari yang padat karya ke padat modal. Sehingga, jika terjadi permasalahan, para pengusaha hanya tinggal memindahkan aset dan modalnya ke luar negeri.