Politikus PDI-P itu mengingatkan adanya laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang menemukan adanya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Jakarta, Medan, dan Surabaya, dalam kerusuhan 1998. 

Bentuk kekerasan seksual itu, lanjut Bonnie, terbagi menjadi empat kategori. Pertama adalah pemerkosaan (52 korban), kedua pemerkosaan disertai penganiayaan (14 orang), ketiga penyerangan atau penganiayaan seksual (10 orang), dan terakhir pelecehan seksual (9 orang). 

Atas dasar itu, Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan tak sepatutnya melanggengkan budaya pengangkatan atas peristiwa tindak kekerasan, khususnya yang menyasar kaum perempuan Tionghoa saat kerusuhan 1998. 

"Kalau semangat menulis sejarah untuk mempersatukan, mengapa cara berpikirnya parsial dengan mempersoalkan istilah massal atau tidak dalam kekerasan seksual tersebut, padahal laporan TGPF jelas menyebutkan ada lebih dari 50 korban perkosaan," ujar Bonnie. 

"Penyangkalan atas peristiwa pemerkosaan massal terhadap kaum perempuan Tionghoa dalam kerusuhan rasial 1998 hanya akan menambah beban traumatik pada penyintas dan keluarganya, bahkan kepada masyarakat yang mengalami peristiwa itu,” sambung dia. 

Politikus berlatar belakang sejarawan itu menekankan bahwa karya sejarah tidak harus sepenuhnya diisi dan dipenuhi kisah-kisah kepahlawanan yang inspiratif saja.