Wakil Ketua KPK Bidang Penegakan Hukum Asep Guntur Rahayu secara terpisah membenarkan bahwa Arifin telah diperiksa terkait tata kelola pertambangan di provinsi timur, tetapi menolak mengonfirmasi apakah telah ada perkembangan kasus korupsi secara resmi.

"Apakah kita punya kasus? Saya belum bisa berkomentar saat ini karena penyelidikan masih dalam tahap awal. Kami hanya bisa mengonfirmasi apa yang sudah disampaikan Pak Arifin," kata Asep.

Pemeriksaan tersebut menyusul tindakan terkini Menteri Energi saat ini, Bahlil Lahadalia, yang mencabut izin pertambangan empat perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dengan alasan pelanggaran lingkungan.

Keempat perusahaan tersebut telah beroperasi di kawasan Geopark Nasional dekat Kepulauan Piaynemo yang ikonis, setelah memperoleh izin dari pemerintah daerah antara tahun 2004 dan 2006. Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, hanya pemerintah pusat yang berwenang mengeluarkan izin tersebut.

Bahlil mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut telah bertindak tidak bertanggung jawab di wilayah-wilayah yang sensitif secara ekologis, dan membenarkan pencabutan tersebut atas dasar hukum dan lingkungan.