Namun ia menolak untuk menunjukkan ijazah asli ke publik luas. Jokowi menyatakan hanya akan membeberkan dokumen tersebut di hadapan sidang pengadilan.

"Yang jelas, saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nanti. Nggak ada (rencana menunjukkan ke publik), harus di sidang pengadilan nanti saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki," tegas Jokowi.

Polda Metro Jaya sebelumnya mengungkap bahwa penyidik telah menggelar perkara atas enam laporan polisi yang berkaitan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Langkah ini dilakukan Kamis (10/7) malam oleh Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Hari Kamis, tanggal 10 Juli pukul 18.45, penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap enam laporan polisi yang sedang ditangani," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Jumat (11/7).

Pengamat menilai narasi seputar ijazah palsu dan pemakzulan Gibran menunjukkan bahwa serangan politik terhadap Jokowi tidak berhenti setelah ia lengser. Justru, pasca purnatugas, Jokowi tampaknya menghadapi upaya sistematis untuk mendiskreditkan pengaruh politiknya—baik sebagai figur maupun sebagai kepala "dinasti" politik yang kini memiliki perwakilan di kursi wapres.

Isu ini juga mencerminkan semakin tajamnya polarisasi pasca pemilu 2024, ketika kekuatan politik baru—termasuk Prabowo dan elite partai—berpotensi menyusun ulang lanskap kekuasaan dan menggusur warisan Jokowi.