RIAU24.COM -Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi kembali menunjuk Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum periode 2025–2030. Keputusan itu diambil dalam Kongres PSI yang digelar di Graha Saba Buana, Solo, akhir pekan lalu. Namun di balik perayaan politik itu, muncul kembali perdebatan yang belum usai: benarkah PSI partai terbuka, atau justru telah menjelma menjadi instrumen politik keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo?

Dukungan Jokowi terhadap PSI tidak lagi bersifat simbolik. Dalam pidatonya saat membuka kongres, ia menyatakan secara eksplisit bahwa dirinya “akan full mendukung PSI.” Dukungan itu, kata dia, bukan sekadar kata-kata. “Bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah,” tegas Jokowi.

Pernyataan itu langsung disambut riuh ribuan peserta kongres. Jokowi bahkan memuji lambang baru PSI—seekor gajah—sebagai simbol dari kekuatan, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Baginya, PSI kini punya peluang besar menjadi kekuatan utama dalam Pemilu 2029, dan makin matang menuju 2034. "Feeling saya akan mulai besar di 2034, dengan catatan mesinnya bekerja keras semua," ujarnya.

Namun di luar ruang kongres, skeptisisme terus bergulir. Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menyebut apa yang terjadi di PSI hanyalah bagian dari skenario panjang pasca kekuasaan Jokowi. Menurutnya, PSI sejak awal memang dirancang sebagai kendaraan politik keluarga.

“Dari semua rangkaian drama, sudah bisa dipastikan bahwa PSI akan kembali dipimpin oleh Keluarga Jokowi, dalam hal ini oleh Kaesang Pangarep bin Joko Widodo,” ujar Iwan kepada media.

Ia bahkan menyebut kemungkinan Jokowi akan segera masuk secara resmi ke dalam struktur partai sebagai Ketua Dewan Pembina atau posisi strategis lain. Namun saat ditanya langsung oleh wartawan usai menerima Presiden Prabowo di kediamannya, Minggu malam, Jokowi menampik sudah bergabung secara formal. “Belum,” jawabnya singkat, sembari meminta wartawan untuk menanyakannya langsung ke pihak PSI.