Kedua, klarifikasi dari lembaga resmi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memperkuat posisi publik dalam menilai keaslian ijazah. UGM, sebagai almamater Presiden Jokowi, telah menyatakan bahwa ijazah yang bersangkutan adalah asli. Pernyataan senada juga disampaikan Bareskrim Polri setelah melakukan pemeriksaan dokumen.

Ketiga, masyarakat menilai bahwa kemunculan isu ini memiliki muatan politik yang kuat, terutama pasca kemenangan Gibran Rakabuming Raka—putra sulung Presiden Jokowi—sebagai Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu 2024. Persepsi publik cenderung mengaitkan isu ini dengan upaya delegitimasi politik yang tidak berdasar.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap isu ijazah palsu ini terjadi secara merata di berbagai segmen masyarakat, mulai dari tingkat pendidikan, latar belakang ekonomi, wilayah domisili, hingga pilihan politik. Baik warga di pedesaan maupun perkotaan, dari Gen Z hingga Baby Boomer, menunjukkan sikap yang serupa.

Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling), serta memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen. Survei ini juga didukung dengan riset kualitatif untuk memperkuat temuan.

Hasil ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi derasnya arus informasi dan konten media sosial, publik Indonesia semakin cermat dalam memilah kebenaran.