“Jika pendukung Gibran mengecam keputusan Prabowo, artinya mereka hanya pura-pura mendukung. Ini membuka fakta bahwa posisi Gibran lebih sebagai cadangan politik, bukan figur independen,” tegas Rocky.

Di tengah ketegangan ini, publik dihadapkan pada realitas politik baru: upaya Presiden Prabowo untuk menyeimbangkan kepentingan hukum dan kekuasaan, sambil menjawab tuntutan etika publik terhadap sistem demokrasi.

Kabar terbaru, Sebuah manuver politik besar disebut-sebut tengah disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menandai dimulainya era baru pemerintahannya.

Langkah tersebut, menurut analisis pakar, adalah pemberian amnesti dan abolisi kepada figur-figur yang selama ini dikenal sebagai lawan politik, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Co-Captain Timnas AMIN Tom Lembong.

Langkah ini dinilai bukan sekadar tindakan hukum biasa, melainkan sebuah sinyal kuat untuk mengakhiri dominasi politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengakar kuat.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, membedah manuver ini sebagai langkah strategis yang penuh perhitungan. Menurutnya, pemberian grasi hukum ini adalah cara paling efektif bagi Prabowo untuk memulai 'de-Jokowisasi' dan menegaskan otonominya sebagai pemimpin baru Indonesia.