Namun, kritik tajam datang dari Rocky Gerung. Menurutnya, suara publik tidak bisa dibungkam dengan ajakan "melupakan" isu-isu mendasar seperti dugaan ijazah palsu maupun pertanyaan publik terkait istilah yang ia lempar: "Fufufafa”.

"Itu bukan sekadar istilah. Itu muncul dari obrolan di warung, dari keresahan emak-emak. Piring kosong sebelum diisi sudah bunyi karena perut lapar. Itu ekspresi rakyat," ujar Rocky.

Pitra yang merasa tudingan tersebut tidak berdasar, menuntut Rocky untuk menyebut secara jelas siapa yang dimaksud dengan “pupu papa”. Ia bahkan meminta pembuktian hukum dan merujuk pada Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah dalam proses peradilan.

"Jangan menyebarkan istilah-istilah tanpa dasar. Kalau tahu, sebutkan. Kalau tidak tahu, jangan buat gaduh," tegas Pitra.

Ketegangan memuncak ketika Rocky kembali menyebutkan filosofi "tuan dan budak" dari Hegel sebagai bagian dari kritiknya terhadap relasi kuasa di Indonesia. Pitra menanggapi dengan menegaskan bahwa perdebatan publik seharusnya berpijak pada konstitusi dan sistem hukum, bukan filsafat yang menurutnya terlalu abstrak.

"Saya praktisi hukum, bukan ahli filsafat. Kita bicara fakta dan data, bukan metafora," kata Pitra dalam nada tinggi.