“Banyak guru bisa berhenti mengajar karena tidak ada kepastian penghasilan,” ujar seorang pemerhati pendidikan.

Publik Soroti Inkonsistensi Anggaran

Sri Mulyani beralasan APBN tengah defisit hingga Rp204,2 triliun pada pertengahan 2025. Namun, publik menyoroti inkonsistensi kebijakan anggaran pemerintah.

Anggaran untuk mobil dinas menteri, rapat dengan konsumsi mewah, hingga tarif hotel dinas yang fantastis tetap berjalan.

Rencana kenaikan gaji anggota DPR hingga ratusan juta per bulan juga tetap digulirkan, sementara kesejahteraan guru dipandang sebagai beban.

Kritik makin tajam ketika publik membandingkan sikap pemerintah terhadap kasus korupsi. Uang negara yang dirampok koruptor dinilai tidak pernah benar-benar kembali ke rakyat.