Rocky menambahkan, ukuran legitimasi kekuasaan tidak bisa hanya dilihat dari besarnya anggaran pertahanan atau jumlah aparat keamanan. Lebih penting dari itu adalah rasa aman yang sungguh-sungguh dirasakan rakyat.

“Negara bisa saja menebar aparat di setiap sudut kota untuk alasan keamanan. Tetapi, jika rakyat justru merasa terintimidasi, itu artinya negara gagal menjaga daulat rakyat,” katanya.

Selain soal kedaulatan, Rocky juga menyoroti lemahnya fungsi oposisi di Indonesia. Dengan hampir seluruh partai politik bergabung dalam barisan pemerintahan, ruang bagi suara kritis menjadi sangat terbatas. Menurut dia, kondisi itu berbahaya karena dapat mengikis prinsip dasar demokrasi.

“Tanpa kritik, tanpa oposisi, tanpa suara alternatif, republik ini berisiko berubah menjadi republic of fear, republik yang dibangun atas dasar ketakutan,” ucapnya.

Ia menilai kritik harus ditempatkan sebagai bagian penting dari demokrasi. Sebagai contoh, polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo menurutnya seharusnya tidak dipidana atau ditekan.

Sebaliknya, wacana semacam itu mesti dipandang sebagai hak rakyat untuk mempertanyakan legitimasi pemimpinnya.