RIAU24.COM - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menginginkan rakyat tetap berdaulat dalam menentukan pemimpin. 

Jika ingin terwujud impian tersebut harus diakomodasi melalui revisi Undang-undang Pemilu, dikutip dari kompas.com, Jumat, 6 Februari 2026.

"Ya terkait revisi Undang-Undang Pemilu prinsip yang pertama adalah rakyat yang berdaulat di dalam menentukan pemimpinnya apakah itu legislatif juga termasuk pilihan terhadap partai politiknya," ujarnya.

Menurutnya, revisi UU Pemilu harus memastikan bahwa rakyat menjadi pemegang kedaulatan penuh dalam proses demokrasi. 

Selain itu, Hasto menegaskan pentingnya memastikan penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugas secara profesional dan independen sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

"Kita harus memastikan agar penyelenggara pemilu betul-betul dapat menjalankan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga tidak boleh ada intervensi itu," sebutnya.