Heboh! Dugaan Ijazah Jokowi Hanya Fotokopi, dr. Tifa: Blunder Fatal Terungkap Sejak 2022
RIAU24.COM - Kontroversi seputar dugaan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mengemuka. Perdebatan yang semula hanya ramai di media sosial, kini menyeret nama lembaga negara hingga perhatian internasional.
Isu ini bermula dari sebuah forum pada Oktober 2022. Saat itu, dokumen yang dipresentasikan sebagai bukti ijazah Jokowi bukanlah ijazah asli, melainkan foto dari fotokopi yang lusuh, penuh lipatan, bahkan terdapat noda menyerupai bekas kopi.
“Dokumen itu persis sama dengan yang dipresentasikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr Sigit Sunarta, pada 22 Oktober 2022. Ada noda kopi di tengahnya. Pertanyaannya, mengapa fotokopi ini yang dijadikan dasar?” ujar dr. Tifa dalam Channel YouTueb refly Harun baru-baru ini.
Kecurigaan publik semakin besar setelah Bareskrim disebut tidak pernah menampilkan ijazah asli, meskipun mengaku sempat menerima dokumen tersebut dari Presiden Jokowi. Yang diperlihatkan justru fotokopi lama dengan kualitas buruk. Padahal, menurut mereka, cukup mudah untuk membuktikan keaslian. Ijazah asli hanya perlu difoto atau dipindai dengan resolusi tinggi, sehingga publik bisa melihat langsung. Namun yang terjadi justru sebaliknya, sehingga muncul dugaan bahwa ijazah asli memang tidak pernah diperlihatkan
“Padahal mudah sekali. Cukup difoto atau discan dengan resolusi tinggi, masyarakat bisa melihat keaslian. Tapi yang ditampilkan malah fotokopi usang. Jangan-jangan ijazah aslinya memang tidak pernah ada,” tegas narasumber tersebut.
Persoalan ini kemudian merembet ke ranah internasional. Pihak pelapor mengklaim telah bersurat ke berbagai lembaga seperti Human Rights Watch, Amnesty International, hingga pemerintah Amerika Serikat. Nama Senator Alex Padilla dari California bahkan disebut telah memberikan respons dan berjanji akan membawa isu ini ke forum resmi di Washington. Tak hanya itu, pihak pelapor juga mengaku pernah menyurati Presiden Donald Trump. Langkah ini mereka anggap sejalan dengan arah kebijakan politik luar negeri Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang dinilai berusaha menyeimbangkan posisi Indonesia antara blok Barat dan Tiongkok setelah sepuluh tahun terakhir dianggap terlalu condong ke China.
