“Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, kita terlalu condong ke China. Prabowo berusaha menyeimbangkan kembali dengan Amerika Serikat. Maka isu ijazah ini juga harus dilihat dalam konteks geopolitik,” ujar pelapor.

Di dalam negeri, kritik keras juga dilayangkan kepada lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan Kompolnas. Komnas HAM dinilai hanya menerima penjelasan tanpa ada diskusi atau tanggapan sedikit pun, sementara Kompolnas dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan. Gelar perkara yang dilakukan Bareskrim disebut cacat prosedur dan melanggar aturan internal.

“Seharusnya Kompolnas bisa mengoreksi. Namun, yang terjadi justru gelar perkara dijadikan legitimasi, padahal dokumen yang dipakai hanya bukti sekunder dan tidak sah secara hukum,” kata salah satu kuasa hukum pelapor.

Selain ijazah, transkrip akademik Presiden Jokowi juga dipertanyakan. Transkrip tersebut disebut hanya memuat 122 SKS dengan IPK rendah, tanpa mata kuliah pilihan, bahkan tanpa tanda tangan dekan maupun pembantu dekan. Kondisi ini dinilai fatal karena dokumen akademik dengan cacat administratif seperti itu seharusnya tidak bisa dijadikan dasar legalitas ijazah.

“Ini fatal. Bagaimana mungkin transkrip tanpa tanda tangan bisa disebut sah? Dokumen seperti ini tidak layak jadi dasar hukum,” kata pihak pelapor.

Untuk memperkuat klaim mereka, tim pelapor mengaku sudah melakukan penelitian mendalam yang menghasilkan kajian setebal 600 halaman. Dalam kajian itu, mereka menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi tidak autentik. Penelitian ini telah dibukukan dan diterbitkan dalam bentuk cetak maupun digital agar dapat diakses masyarakat luas.