“Bagi kami, penelitian ini sudah konklusif. Hipotesis sudah terpenuhi: ijazah itu tidak autentik. Karena itu kami bukukan agar bisa diakses masyarakat luas,” ujarnya.

Sejak 2022, publik sudah disuguhi fotokopi ijazah yang lusuh, penuh noda, dan meragukan. Gelar perkara pun disebut cacat prosedur, sementara lembaga pengawas hanya diam. Kajian 600 halaman yang menyimpulkan ketidakautentikan ijazah menambah daftar panjang ketidakpastian. Pertanyaan mendasar kini masih sama: di mana ijazah asli Presiden Joko Widodo? Mengapa hingga kini tidak pernah benar-benar ditampilkan?

Pertanyaan itu bukan sekadar milik segelintir orang, melainkan hak seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan kepastian. Selama kebenaran tidak dibuka, polemik ini akan terus hidup, menjadi luka dalam perjalanan demokrasi, dan meninggalkan jejak sejarah yang sulit dihapus.

(***)