“Ini tidak koheren dengan sistem akademik UGM. Perbedaan SKS seperti ini menimbulkan pertanyaan besar,” kata Roy.

Langkah UGM membela Jokowi juga menuai kritik dari sejumlah akademisi. Menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, universitas seharusnya menjaga jarak dari pusaran politik. 

“Untuk apa UGM menjadi benteng bagi Jokowi? Biarkan beliau mempertanggungjawabkan dirinya secara pribadi. Jangan universitas ikut terseret,” ucap Refly.

Suara paling lantang datang dari dr. Tifa, peneliti dan aktivis yang sejak awal vokal mengangkat isu ini. Ia menegaskan, perjuangan menyingkap kebenaran memang berisiko, tetapi diam justru lebih berbahaya. 

“Apakah saya harus takut terhadap hukuman dunia, lalu diam? Justru yang lebih menakutkan adalah menjadi setan bisu di hadapan kebohongan,” kata Tifa dalam sebuah diskusi. 

Ia menambahkan, membungkam para peneliti tidak akan menghentikan gerakan publik.