Selain pernyataan lisan, Roy bersama sejumlah tokoh menerbitkan sebuah buku yang berisi hasil penelitian mendalam mengenai dokumen pendidikan Presiden Joko Widodo maupun Gibran. 

Buku tersebut diklaim berisi data faktual, foto-foto, bahkan tautan digital yang bisa diverifikasi publik.

“Buku ini sangat detail dan faktual. Ada foto-foto, ada link hidup, dokumentasi skripsi tanpa tanda tangan, dan data-data pendidikan yang disengketakan,” jelas Roy.

Menurutnya, publik berhak mengetahui data pendidikan tokoh-tokoh yang menduduki jabatan publik karena menyangkut integritas dan legalitas kepemimpinan.

Roy juga menyinggung kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang pada Agustus lalu mengeluarkan keputusan internal untuk menjadikan data persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebagai “data pribadi yang dikecualikan”. Ia menilai langkah itu justru menutup transparansi publik.

“Ini konyol sekali. Data pendidikan Jokowi dan Gibran ditutup dengan alasan data pribadi. Padahal mereka pejabat publik,” kata Roy.