Selain mengkritik tingginya alokasi belanja pegawai, Fitra juga menyoroti dampaknya terhadap belanja pembangunan. Menurut mereka, komposisi APBD yang berat ke belanja aparatur akan menyempitkan ruang fiskal untuk membiayai program-program pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Fitra Riau merekomendasikan tiga langkah strategis kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Riau:

Transparansi mekanisme pengukuran kinerja ASN sebagai dasar pemberian TPP, agar bisa dinilai publik secara objektif.

Penguatan fungsi pengawasan oleh DPRD Riau, untuk mencegah TPP menjadi belanja rutin tanpa pertanggungjawaban kinerja.

Audit efektivitas TPP, guna mengevaluasi apakah tambahan penghasilan tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“APBD tidak boleh hanya menjadi alat pemenuh kesejahteraan aparatur, tapi harus menjadi instrumen pembangunan yang adil dan berpihak pada masyarakat,” tegas Tarmidzi.