Mereka mengubah akses keterbukaan sehingga tak lagi menyediakan dokumen capres-cawapres untuk diakses secara terbuka.

"Jadi intinya saat itu kami tidak melarangnya, dan publik bisa mengakses," imbuhnya. 

Alasan KPU RI saat itu membuka dokumen pribadi para capres-cawapres termasuk ijazah karena merupakan hak publik.