Qodari bukan nama asing. Ia dikenal luas sebagai pendukung keras Presiden Joko Widodo dan pernah mengusulkan gagasan perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode. Gagasan itu memicu gelombang penolakan karena dinilai bertentangan dengan konstitusi dan merusak demokrasi. Penempatannya di kursi KSP pun dipandang sebagai sinyal bahwa gagasan lama yang kontroversial itu masih diberi ruang. 

“Dengan promosi Qodari, publik melihat Prabowo tidak peka terhadap tuntutan demokrasi. Ia seakan melupakan aspirasi anak-anak muda yang kemarin jelas menolak tokoh dengan pikiran anti-demokrasi masuk kabinet,” ujar Rocky.

Kritik yang dilontarkan tidak berhenti pada aspek politik, melainkan juga menyentuh ranah etis. Menurut Rocky, penempatan Qodari merupakan bentuk cacat etis yang serius. 

Bagi Rocky, seorang intelektual yang pernah mengampanyekan gagasan inkonstitusional seharusnya tidak lagi diberi tempat di pemerintahan. 

“Kalau Prabowo betul-betul mengerti demokrasi, ia seharusnya menghindarkan kabinet dari orang-orang dengan ambisi politik seperti itu. Ide tiga periode adalah bentuk manipulasi politik dengan mengabaikan konstitusi,” katanya. 

“Ini bukan sekadar soal Qodari. Ini soal Presiden yang akhirnya dianggap menyetujui sifat manipulatif gagasan tersebut,” ia menambahkan.