Kekecewaan publik semakin tebal karena reshuffle kali ini gagal menghadirkan arah politik baru. Alih-alih melepaskan diri dari lingkar kekuasaan lama, Prabowo justru dianggap mempertahankan status quo. 

Figur-figur yang dipandang sebagai proksi Jokowi masih bercokol, bahkan sebagian justru mendapat promosi. Situasi ini membuat banyak kalangan sipil menilai Prabowo tidak memiliki ketegasan etis dalam mengelola kabinet.

Implikasi politik dari langkah ini juga tidak berhenti di dalam negeri. Pekan depan, Presiden Prabowo dijadwalkan hadir dalam Sidang Majelis Umum PBB. Forum internasional itu kerap menjadi ajang sorotan terhadap kualitas demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia. 

Ia menambahkan, dunia internasional memiliki rekam jejak tokoh-tokoh yang pernah mendorong gagasan tiga periode. 

“Reshuffle ini bisa dibaca dunia internasional sebagai sinyal negatif. Indonesia dianggap tidak serius memperbaiki kualitas demokrasi. Indeks demokrasi kita bisa makin memburuk,” ujar Rocky. 

“Qodari sudah ada dalam daftar itu. Ini akan jadi catatan ketika Prabowo bicara soal demokrasi di forum global.”