Di dalam negeri, dampaknya juga berlapis. Generasi muda, yang pada Agustus lalu sempat menggelar protes spontan tanpa pemimpin—dikenal sebagai Gerakan Agustus—dinilai akan menjadikan reshuffle ini sebagai bahan bakar baru. 

Ia mencontohkan gelombang perlawanan mahasiswa di Nepal dan Timor Leste, yang muncul sebagai respons atas ketidakpekaan elite terhadap aspirasi rakyat.

Kini, pertanyaan besar yang menggantung adalah apakah Presiden Prabowo benar-benar berani mengambil jarak dari sistem lama, atau tetap terikat pada kompromi dan pragmatisme politik.

“Anak-anak muda merasa sumpek dengan keadaan yang tidak demokratis. Kalau kabinet tidak peka, bukan mustahil protes akan kembali membara,” kata Rocky.  

“Ini persoalan sejarah demokrasi kita. Apakah Indonesia akan kembali tumbuh sebagai negara demokratis, atau justru kehilangan momentum untuk selamanya?” ujar Rocky.

Jika Presiden tidak segera menegaskan arah politiknya, publik diyakini akan kembali bersuara. Bentuknya bisa beragam, mulai dari kritik keras di media sosial, aksi jalanan, hingga tekanan diplomatis dari dunia internasional. Reshuffle yang semula diharapkan menjadi momentum besar justru berpotensi menjadi batu sandungan. Demokrasi menuntut konsistensi, bukan kompromi. Dan publik akan terus menagih janji itu.