Skandal proyek pengendali banjir ini telah mengguncang politik Filipina. Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu Presiden Marcos, mundur dari jabatannya pekan lalu setelah penyelidikan resmi dimulai.

Awal bulan ini, pemilik salah satu perusahaan konstruksi menuduh hampir 30 anggota DPR dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum serta Jalan Raya (DPWH) menerima suap.

Departemen Keuangan memperkirakan ekonomi Filipina kehilangan hingga 118,5 miliar peso (US$2 miliar) akibat praktik korupsi proyek banjir sepanjang 2023-2025. Greenpeace bahkan menyebut angka sebenarnya bisa mencapai US$18 miliar.

(***)