Mempertanyakan Alasan Kemenkum Terbitkan SK Kepengurusan PPP
Partai Persatuan Pembangunan. Sumber: Internet
"Realitasnya konflik di PPP pasca-muktamar masih ada," sebutnya.
Tambahnya, Kemenkum harus memberikan penjelasan menyeluruh terkait dasar hukum dikeluarkannya SK kepengurusan Mardiono.
