Ia menjelaskan, kegiatan Monev SP4N-LAPOR tidak hanya untuk memotret capaian, tetapi juga memperkuat fungsi-fungsi koordinasi, pendampingan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan di kabupaten/kota.

“Dari forum ini kami berharap muncul peta kondisi terkini, daftar isu prioritas, serta praktik-praktik baik yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, Emelda menegaskan tiga fokus utama yang ingin didorong melalui kegiatan ini, yaitu penguatan kelembagaan dan keberlanjutan tim pengelola pengaduan, peningkatan kualitas respon dan tindak lanjut laporan masyarakat, serta penguatan kolaborasi lintas pihak.

“Data pengaduan jangan hanya disimpan, tetapi harus dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan. Dengan dukungan teknologi dan pendekatan berbasis data, LAPOR kini bukan sekadar aplikasi, tetapi bagian dari ekosistem transformasi digital pelayanan publik,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Emelda mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Bengkalis, yang telah berkomitmen dalam memperkuat penerapan SP4N-LAPOR secara terintegrasi.

Sementara, Asisten II Setdaprov Riau Zulhelmi D, mewakili Gubernur Riau, menyampaikan bahwa penerapan SP4N-LAPOR merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Provinsi Riau.