“Kami ingin koperasi desa tidak hanya menjadi wadah formal, tetapi benar-benar menjadi motor ekonomi masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis koperasi merah putih desa dan kelurahan di Bengkalis dapat tumbuh menjadi role model ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Kadis Perindagkop dan UKM Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Penguatan Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Pemerintah menargetkan koperasi merah putih menjadi ujung tombak distribusi ekonomi di tingkat desa, guna memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat dari bawah. Namun, diakui Taufiq, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan akses, kurangnya kolaborasi antar lembaga, serta belum optimalnya pemetaan dan pemanfaatan lahan untuk pengembangan koperasi.

“Melalui forum ini, kami berharap dapat menyatukan langkah dan mempercepat pembangunan koperasi merah putih yang berdaya saing di seluruh Riau,” ujarnya.

Hingga saat ini, terdapat 1.861 koperasi desa/kelurahan merah putih di Provinsi Riau, dan sekitar 98% telah terdaftar secara digital melalui aplikasi Mikro Side. Namun, baru 5% koperasi yang memiliki pemetaan aset lahan secara lengkap, kendala utamanya adalah biaya pembebasan lahan dan keterbatasan regulasi di daerah.

Selain itu, 209 aset koperasi saat ini tengah dikembangkan untuk memperkuat struktur permodalan serta memperluas akses usaha masyarakat. Program ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka peluang pemasaran produk daerah hingga ke tingkat nasional.