"Artinya, masyarakat tidak lagi jatuh miskin hanya karena terbebani biaya berobat. Dulu masih muncul stigma bahwa orang miskin dilarang sakit, tapi sekarang stigma tersebut berubah menjadi orang sakit dilarang bayar, karena biaya pengobatan dijamin BPJS Kesehatan. Siapa pun, dari kota hingga pelosok, punya hak yang sama untuk sehat," tegasnya.

Dari sisi ekonomi, lanjut Rizzky, BPJS Kesehatan turut menjadi motor penggerak pertumbuhan nasional. 

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita naik dari Rp1 juta per tahun pada 2016 menjadi Rp1,1 juta per tahun pada 2019, sementara jumlah lapangan kerja yang tercipta mencapai 3,25 juta orang pada 2023 dengan nilai output ekonomi sekitar Rp316 triliun.

"Perputaran dana kesehatan di rumah sakit, apotek, hingga tenaga medis menciptakan efek berantai bagi ekonomi daerah. Program JKN bukan hanya menjaga kesehatan rakyat, tapi juga menyehatkan perekonomian," ujar Rizzky menegaskan.

Rizzky menambahkan, dampak positif JKN juga tercermin pada meningkatnya angka harapan hidup (AHH) nasional dari 70,9 tahun pada 2013 menjadi 73,9 tahun pada 2023. 

Ia menilai, peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan berdaya saing.