"Kami dari KKKS tidak bisa berdiri sendiri. Kami bergandengan tangan dengan SKK Migas sebagai regulator, dan yang tak kalah penting, peran aktif dari seluruh stakeholders termasuk Pemprov, Pemkab, TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat," tambahnya.

Selama ini, PHR telah berhadapan dengan berbagai isu lahan, mulai dari tumpang tindih kepemilikan, perambahan lahan, hingga aktivitas tak berizin di area operasi. Inilah yang melatari keseriusan dalam menuntaskannya, dengan berkolaborasi bersama Satgas BMN dalam menegakkan hukum dan membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, CW Wicaksono, menyoroti betapa krusialnya peran PHR Zona Rokan, dimana produksi PHR menyumbang sekitar 30 persen dari produksi minyak nasional.

“Dari target 900-an sumur yang dibor di Sumbagut, hampir 600 di antaranya berada di Rokan. Betapa pentingnya peran PHR untuk migas nasional," tegas Wicaksono.

Dijelaskannya, bahwa inisiatif pembentukan Satgas BMN ini muncul sebagai jawaban atas kompleksitas di lapangan, khususnya terkait isu non-teknis. SKK Migas memuji dukungan serius Pemprov Riau dan jajaran dalam mendukung hal teknis terkait perizinan-perizinan, yang termasuk menjadi yang tercepat di Indonesia.

Sekda Provinsi Riau sekaligus Kepala Satgas BMN Migas, Dr. Syahrial Abdi AP M.Si, mengucapkan apresiasi atas langkah nyata SKK Migas dan PHR. Ia menegaskan bahwa pertemuan ini adalah awal dari progres tindak lanjut ke depan.