Pertemuan ini menyusul dialog serupa antara pejabat China dan Kamboja pekan lalu, di mana utusan dagang China, Li Chenggang, juga meminta Phnom Penh menangani sejumlah kekhawatiran Beijing. 

Pemerintah Kamboja dikabarkan telah memberikan klarifikasi atas beberapa poin yang disorot. 

Kementerian Perdagangan China tidak menanggapi permintaan penjelasan tambahan. MITI Malaysia maupun juru bicara pemerintah Kamboja juga belum memberikan komentar. 

Kedua perjanjian yang diteken saat kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Malaysia bulan lalu memuat komitmen yang mendorong negara mitra untuk sejalan dengan Washington dalam isu keamanan nasional, termasuk pengendalian ekspor, penyaringan investasi, dan penerapan sanksi. 

Beijing berulang kali memperingatkan negara-negara agar tidak meneken perjanjian dagang yang dinilai dapat merugikan kepentingannya, namun ini menjadi salah satu keluhan langsung yang pertama kali muncul secara terbuka. 

Kritik tersebut menegaskan ruang gerak sempit negara-negara Asia Tenggara yang harus menjaga hubungan dengan dua kekuatan ekonomi terbesar dunia.