RIAU24.COM - Pemerintah Thailand melalui Emergency Flood Crisis Operations Centre (EFCOC) pada Senin (1/12) memutuskan untuk memberikan kompensasi sebesar 2 juta baht (sekitar Rp 1 miliar) bagi setiap keluarga korban banjir di Songkhla tanpa persyaratan dokumen.

Juru bicara pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, yang juga juru bicara EFCOC, menjelaskan bahwa kompensasi 2 juta Baht hanya berlaku untuk korban tewas di Songkhla saja, yang telah ditetapkan sebagai keadaan darurat.

Keluarga korban tewas di provinsi-provinsi lainnya yang juga terdampak banjir, sebut Siripong, akan menerima bantuan sesuai peraturan normal dari Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana (DDPM).

Dia mengatakan bahwa Perdana Menteri (PM) Anutin Charnvirakul, yang beberapa kali mengunjungi korban banjir di Hat Yai, mendengarkan kekhawatiran warga dan menginstruksikan penghapusan langkah birokrasi yang tidak perlu dalam proses pemberian kompensasi.

Anutin, sebut Siripong, memerintahkan penggunaan peta banjir digital dan catatan registrasi rumah tangga online dari Departemen Administrasi Provinsi untuk memverifikasi kelayakan, bukannya meminta korban banjir untuk menunjukkan dokumen fisik.

Selama dua hari pertama setelah banjir surut, instansi pemerintah daerah belum menerima instruksi terbaru dari pemerintah pusat, sehingga beberapa kantor pemerintah masih meminta kartu identitas dan registrasi rumah tangga yaitu semacam Kartu Keluarga dari para korban dan keluarga mereka.