RIAU24.COM - Banyak ekonom meyakini ekonomi Indonesia mengalami stagnasi atau bahkan memburuk, menurut survei terbaru yang dirilis oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Survei Ekonom untuk Paruh Pertama Tahun 2026, yang melibatkan 85 ekonom, menemukan bahwa 48% responden percaya bahwa situasi ekonomi saat ini telah memburuk dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Sebanyak 38% lainnya melihat tidak ada perbaikan atau penurunan, sementara hanya 14% yang percaya bahwa kondisi telah membaik.

“Secara keseluruhan, survei menunjukkan pandangan yang hati-hati di kalangan para ahli. Sebagian besar responden percaya bahwa perekonomian telah memburuk atau tetap stagnan, dengan tekanan inflasi menjadi kekhawatiran yang semakin meningkat,” kata laporan itu.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi bulanan mencapai 0,68% pada Februari 2026.

Inflasi tahunan berada di angka 4,76%, sedangkan inflasi kumulatif tahunan tercatat sebesar 0,53%.

Tekanan harga terbaru sebagian besar didorong oleh kenaikan biaya pangan.

Temuan ini konsisten dengan survei sebelumnya yang dilakukan pada Oktober 2024 dan Maret 2025, menunjukkan bahwa kekhawatiran para ekonom tentang kinerja ekonomi Indonesia telah berlanjut di tiga survei berturut-turut selama 18 bulan terakhir.

Rahma Gafmi mengatakan para ekonom melihat kendala serius dalam mesin pertumbuhan Indonesia.

Kenaikan harga pangan dan biaya energi global telah mulai mengikis daya beli rumah tangga, katanya.

Pada saat yang sama, pasar tenaga kerja yang semakin ketat telah memperlambat pertumbuhan upah dan ekspansi pendapatan rumah tangga.

“Ada sinyal bahwa pemerintah ingin meminimalkan peran sektor swasta, yang dapat memperburuk iklim bisnis dan berpotensi menghambat ekspansi investasi,” kata Rahma pada hari Minggu.

Dia menambahkan bahwa pemerintah sekarang menghadapi tantangan besar dalam membuktikan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%–5,6% dapat tercapai.

Tiga Rekomendasi Kebijakan Rahma mengatakan survei tersebut menunjukkan para ekonom masih ragu apakah kebijakan saat ini mengatasi akar penyebab tantangan ekonomi.

Salah satu kekhawatiran adalah alokasi anggaran yang besar untuk program-program baru yang diharapkan dapat menghasilkan efek pengganda dalam perekonomian riil, tetapi malah terserap oleh konsumsi jangka pendek.

“Pesimisme yang terus-menerus selama 18 bulan terakhir menunjukkan adanya hambatan struktural dalam perekonomian kita,” kata Rahma.

“Masalahnya bukan lagi menunggu badai berlalu, tetapi memperbaiki kapal agar dapat bergerak lebih cepat.”

Jika stagnasi terus berlanjut, katanya pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi masalah struktural dan melemahnya daya beli kelas menengah, yang selama ini menjadi pendorong utama konsumsi domestik.

Salah satu rekomendasinya adalah menunda rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mencegah penurunan yang lebih dalam dalam pengeluaran rumah tangga.

Rahma juga mendesak kebijakan untuk mendukung bisnis dan mencegah gelombang PHK.

Pemerintah, katanya, harus turun tangan dalam biaya pelabuhan dan transportasi — bidang yang sebagian besar dikendalikan oleh negara — untuk mengimbangi kenaikan harga energi global.

Ia juga menyerukan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk melonggarkan persyaratan pembobotan risiko untuk pinjaman kepada perusahaan manufaktur berorientasi ekspor dan usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam substitusi impor.

Terakhir, Rahma menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pasar melalui komunikasi kebijakan yang konsisten.

“Ketidakpastian mengenai arah fiskal pemerintah di tengah tingginya harga minyak seringkali lebih menakutkan bagi investor daripada besarnya defisit anggaran negara itu sendiri,” katanya. ***