RIAU24.COM - BENGKALIS - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Bengkalis, riau keluh kesah terkait belum keluarnya tambahan penghasilan pegawai (TPP) serta THR pegawai menjelang beberapa hari lagi hari raya idul fitri 1447 H tahun 2026.

Diketahui, TPP tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, dihitung dari kehadiran dan nilai kinerja tetapi sampai saat ini belum juga dirasakan para ASN.

Kepada wartawan beberapa PNS mengakui bahwa hingga saat ini TTP dan THR belum juga keluar. Sehingga mereka harus berhutang kesana kemari untuk mencukupi kehidupan sehari hari.

"Jujur kami katakan, kondisi sekarang ini kacau betul nak bayar fitrah saja belum dapat maka bank hari ini terakhir. Belum buat SPM lagi rincian dah di buat mana sempat,"ungkap salah seorang pegawai di Bengkalis yang enggan disebut namanya, Selasa 17  Marer 2026.

Terpisah, menjelang momen Idul Fitri 1447 Hijriyah, ribuan aparatur desa se Kabupaten Bengkalis juga dihadapkan pada kenyataan pahit. Anggaran desa yang seharusnya ditransfer dari pusat melalui rekening daerah hingga kini belum menunjukkan kejelasan apapun, membuat mereka terjebak dalam kesulitan ekonomi mendalam.
 

Diketahui, sejak Januari hingga Maret 2026, seluruh aparatur desa belum menerima gaji bulanan yang menjadi hak mereka. Kondisi ini semakin diperparah soal lonjakan harga bahan kebutuhan pokok menjelang hari raya, menjadikan harapan akan THR sekalipun tampak samar.
 
"Semuanya tak ada yang cair. Jangan kan THR kami, gaji saja belum juga ada kejelasan," ucap salah seorang aparatur desa di Bengkalis.

Disamping itu, dia juga mengaku terpaksa bergelut dengan kekhawatiran untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, termasuk keinginan anak-anak akan baju baru saat lebaran idul fitri.
 
Kondisi serupa juga dirasakan oleh aparatur desa di Kecamatan Bukit Batu. Seorang perangkat desa meminta namanya disamarkan mengakui, seluruh kebutuhan keluarga bergantung pada pendapatan dari pekerjaannya di desa.

"Anak-anak mau lebaran, baju baru belum tentu bisa kami belikan. Kami hanya bisa berharap ada keajaiban dalam beberapa hari ini," ujarnya menceritakan.
 
Terhentinya pembayaran gaji dan alokasi terkait berakar pada belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) 2026. APBD Kabupaten Bengkalis tahun ini menyusut hampir setengah dibandingkan tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, yang menyebabkan kemampuan fiskal daerah menurun drastis dan banyak program daerah yang tertunda.

Sementara, kepala dinas pemberdayaan masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis Ismail saat dikonfirmasi wartawan mengaku bahwa dana transfer ke desa belum dapat disalurkan akibat keterbatasan dana daerah. 

"ini sudah dijelaskan secara langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Bengkalis kepada seluruh Pemerintah Desa saat rapat koordinasi,"ujar Ismail.

Sementara itu, Kepala BPKAD Bengkalis, Aready, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu dana transfer pusat dari dana bagi hasil dan menjamin pembayaran sebelum hari raya.

"Kalau dana sudah ditransfer, maka akan segera kami salurkan," ucap singkat Aready.