RIAU24.COM - Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggelar Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi peningkatan risiko kebakaran. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Hanif Faisol Nurofiq selaku Menteri Lingkungan Hidup.

Apel siaga pengendalian karhutla ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, asosiasi industri kehutanan, serta sektor swasta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan.

Kegiatan berlangsung di PT PHR Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (25/4/2026). Apel siaga ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa pada Maret lalu dan menjadi bagian dari rangkaian persiapan awal penanggulangan karhutla, khususnya di enam provinsi prioritas di Indonesia.

Berdasarkan data pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, tren kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung dengan intensitas yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Pulau Sumatra, termasuk Provinsi Riau. Kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah titik panas (hotspot) yang kerap menjadi indikator awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Dalam arahannya, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedepankan langkah pencegahan, deteksi dini, serta respons cepat di lapangan. Sinergi yang solid antar pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci untuk meminimalkan dampak kebakaran.

“Prediksi BMKG menunjukkan musim kemarau akan berlangsung lebih lama dari biasanya. Sebagian wilayah Indonesia, termasuk Riau yang telah memasuki masa kemarau sejak April. Puncak kemarau diproyeksikan terjadi pada Juni, Juli, dan Agustus, serta akan berakhir pada Oktober. Artinya, Indonesia akan menghadapi musim kemarau selama kurang lebih tujuh bulan,” ungkapnya.