Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Perkebunan dan DPMPTSP menjelaskan bahwa penggunaan berbagai aplikasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang telah memiliki dasar hukum.

Meski demikian, Pansus menilai perlunya langkah strategis agar sistem yang ada dapat lebih terintegrasi dan efektif dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Sebagai tindak lanjut, Abdullah menyampaikan bahwa hasil rapat ini akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah kabupaten/kota dalam pertemuan lanjutan di Ruang Medium DPRD Riau.

“Ke depan, kita akan duduk bersama dengan kabupaten/kota untuk mencari solusi terbaik dalam mengoptimalkan pendapatan daerah,”tuturnya.