RIAU24.COM - Ketahanan fiskal pemerintah daerah di Provinsi Riau diprediksi menghadapi tantangan serius pada 2027. Penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD), terutama Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas), diproyeksikan semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Padahal, kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih sangat besar.

Berdasarkan analisis FITRA Riau, alokasi TKD se-Provinsi Riau menunjukkan tren penurunan dari Rp25,89 triliun pada 2025 menjadi Rp23,47 triliun pada 2026. Pada 2027, alokasinya diproyeksikan hanya Rp18,02 triliun. Artinya, dalam dua tahun terjadi penyusutan sekitar Rp7,87 triliun atau 30,4%.

"Penurunan ini menunjukkan semakin besarnya tekanan terhadap kemampuan fiskal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempertahankan kesinambungan pembangunan," ujar Koordinator FITRA Riau, Tarmidzi, dalam keterangannya, Kamis 5 November 2026.

Berdasarkan sebaran daerah, Bengkalis diproyeksikan mengalami penurunan TKD terbesar, mencapai 41%, disusul Siak sebesar 31% dan Rokan Hilir sebesar 30%. Sementara itu, alokasi TKD Provinsi Riau turun 22%. Sejumlah daerah lainnya seperti Kampar, Pelalawan, dan Kuantan Singingi juga mengalami penurunan di atas 20%. Kondisi ini menunjukkan tekanan fiskal telah menjadi persoalan lintas wilayah yang membutuhkan respons kebijakan serius.

DBH Migas Anjlok 94 Persen

Salah satu sumber penurunan terbesar berasal dari DBH Migas. Sejak 2024, alokasi DBH Migas se-Riau mencapai Rp4,23 triliun, kemudian turun menjadi Rp2,45 triliun pada 2025, dan Rp1,13 triliun pada 2026. Bahkan, pada 2027 diproyeksikan hanya sekitar Rp269 miliar. Jika dibandingkan dengan 2024, penurunan tersebut mencapai sekitar 94%. Hampir seluruh kabupaten/kota juga mengalami penurunan DBH Migas, bahkan beberapa daerah mengalami penurunan lebih dari 80%.