Bagi Riau sebagai salah satu daerah penghasil migas, kondisi ini menjadi tantangan serius terhadap keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah. Ketergantungan terhadap DBH Migas tanpa diversifikasi sumber pendapatan akan membuat kapasitas fiskal daerah semakin rentan terhadap perubahan kebijakan transfer dan penerimaan sektor migas.

Belanja Provinsi Justru Meningkat

Dampak penurunan TKD tersebut tercermin dalam proyeksi APBD 2027, khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan data yang dianalisis FITRA Riau, tekanan lebih besar terjadi di Kabupaten Bengkalis yang diproyeksikan turun 40,7%, Rokan Hilir 27,2%, dan Siak 25,4%, sementara daerah lainnya rata-rata menurun antara 10–17%. Penurunan ini berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas, infrastruktur, pelayanan dasar, dan perlindungan sosial.

Sementara itu, khusus Pemerintah Provinsi Riau, pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan belanja daerah meningkat menjadi lebih dari Rp10 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya sekitar Rp8,3 triliun. Peningkatan tersebut menunjukkan besarnya ambisi dan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah. Namun, di tengah penurunan TKD dan DBH Migas, kenaikan belanja ini menyisakan pertanyaan serius mengenai kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menopang seluruh rencana pembangunan tersebut.

FITRA Riau memandang peningkatan belanja tidak otomatis mencerminkan penguatan kapasitas fiskal. Pemerintah daerah perlu memastikan kenaikan belanja didukung oleh proyeksi pendapatan yang realistis, sumber pembiayaan yang jelas, dan kemampuan fiskal yang berkelanjutan. Tanpa perhitungan cermat, kesenjangan antara target belanja dan kemampuan pendapatan berisiko meningkatkan tekanan terhadap APBD, mempersempit ruang fiskal, bahkan mendorong ketergantungan pada pembiayaan utang.

Dorong Reformasi Belanja dan Diversifikasi Pembiayaan