Situasi tersebut menuntut perubahan pendekatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan pemangkasan anggaran, tetapi harus membangun strategi resiliensi fiskal melalui reformasi belanja dan diversifikasi pembiayaan. FITRA Riau mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi belanja rutin dan belanja pendukung birokrasi yang tidak produktif, termasuk penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk mengurangi beban operasional dan kelembagaan.

Selain itu, pinjaman daerah dapat dipertimbangkan secara selektif untuk membiayai infrastruktur dan sektor produktif yang memiliki manfaat ekonomi jelas serta kemampuan pengembalian yang terukur. Pemerintah daerah juga perlu memperluas sumber pembiayaan alternatif melalui skema blended finance, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kemitraan pihak ketiga, dan filantropi, dengan tetap menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaannya.

FITRA Riau menegaskan penurunan kapasitas fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik dan mengabaikan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengelolaan lingkungan, dan penanggulangan bencana tetap menjadi prioritas. Efisiensi anggaran harus dimulai dari pembenahan belanja birokrasi, bukan dengan mengorbankan kepentingan publik.