RIAU24.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menelusuri keterkaitan jaringan korporasi, modal asing, dan sejumlah tokoh bisnis-politik dengan perusahaan yang memiliki konsentrasi titik panas tinggi sepanjang 2026.

Melalui kajian Siapa di Balik Api?, WALHI menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak cukup hanya menyasar perusahaan pemegang izin, tetapi juga perlu menelusuri kelompok usaha, pemilik manfaat akhir, dan pihak yang mengendalikan pengelolaan lahan.

Kajian Eksekutif Nasional WALHI tersebut menganalisis 30 perusahaan dengan konsentrasi titik panas tertinggi sepanjang Januari-Agustus 2026. Sampel penelitian terdiri atas 15 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 15 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

WALHI menggabungkan analisis spasial menggunakan data satelit dengan penelusuran struktur kepemilikan, pengurus, pemegang saham, dan pemilik manfaat akhir atau beneficial owner perusahaan. Data titik panas yang dianalisis memiliki tingkat kepercayaan di atas 80 persen.

Hasil kajian tersebut mengidentifikasi empat persoalan utama, yakni keterkaitan modal asing dan minimnya transparansi kepemilikan, hubungan sejumlah tokoh dengan perusahaan yang ditelusuri, konsentrasi titik panas di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan dan Energi di Merauke, serta pola afiliasi berulang pada kelompok usaha besar.

WALHI menilai, pola tersebut perlu menjadi dasar bagi pemerintah untuk menelusuri pertanggungjawaban hingga tingkat kelompok usaha, bukan hanya berhenti pada entitas perusahaan yang tercantum sebagai pemegang izin.