RIAU24.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan reformasi pasar modal Indonesia tetap berjalan di tengah ancaman perubahan status Indonesia dari emerging market menjadi standalone market oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Namun, di balik klaim perbaikan tersebut, OJK mengakui penegakan aturan masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pembenahan pasar modal bukan semata-mata respons terhadap penilaian MSCI. Menurut dia, reformasi telah berjalan sejak Januari 2026 berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada integritas, transparansi, dan likuiditas.

"Kita tuh melakukan perbaikan, bukan karena satu global index provider tertentu, tapi memang niat kita dari Januari sesuai arahan Bapak Presiden, kita melakukan perbaikan-perbaikan yang masih kurang, yang selalu saya sebutkan soal integritas, transparansi, likuiditas," ujar Friderica saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Perbaikan tersebut, kata Friderica, ditujukan untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia sekaligus memperkuat daya tariknya sebagai pilihan investasi jangka panjang bagi masyarakat. Ia menyebut upaya itu mendapat dukungan dari Presiden Prabowo dan jajaran kementerian.

Meski demikian, komitmen reformasi yang disampaikan OJK perlu diukur melalui hasil nyata. Sebab, persoalan yang disoroti MSCI tidak hanya menyangkut kebijakan yang telah diterbitkan, tetapi juga transparansi kepemilikan saham, praktik perdagangan, dan konsistensi penegakan aturan.

Friderica menilai alasan MSCI mempertimbangkan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia belum cukup kuat. Ia berpendapat, sejumlah indikator pasar Indonesia masih relatif baik dibandingkan negara-negara yang berada dalam kategori standalone market.