RIAU24.COM - Perdebatan mengenai efektivitas program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengemuka dalam diskusi evaluasi dua tahun pemerintahan bertajuk Jejak Perubahan Kedua. Sejumlah mahasiswa mempertanyakan keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara perwakilan pemerintah menilai kedua program tersebut dapat memperkuat ekonomi masyarakat.

Kritik paling tajam datang dari Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia periode 2026, Fatimah Az Zahra. Ia mempertanyakan apakah program pemerintah benar-benar membangun kemampuan masyarakat untuk mandiri atau justru membuat masyarakat terus bergantung pada intervensi pemerintah.

Persoalan itu, menurut Fatimah, tidak cukup dijawab dengan menjelaskan banyaknya program yang telah diluncurkan. Pemerintah juga perlu menerangkan akar masalah yang membuat program pemberdayaan sebelumnya belum mampu berjalan secara berkelanjutan.

“Bagi kami, nama itu tidak terlalu penting, Pak. Dan bagi kami, program itu tidak terlalu penting,” kata Fatimah, merujuk pada perdebatan mengenai program-program baru yang diperkenalkan pemerintah.

Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi program yang sudah ada sebelum kembali memperkenalkan kebijakan baru. Salah satu yang disorotnya adalah keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), termasuk kegiatan simpan pinjam yang menurutnya sudah tersedia sebelum Kopdes dibentuk.

“Kira-kira kenapa itu akhirnya collapse, kenapa itu akhirnya harus diulang lagi di Kopdes, misalnya? Apakah ada evaluasi-evaluasi?” ujarnya.