RIAU24.COM - Pengamat Hukum dan  Politik, Pieter C Zulkifli menyebut usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus berasal dari kader partai politik (parpol) berpotensi mempersempit demokrasi.

Serta menutup peluang lahirnya pemimpin alternatif di tengah rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik, dikutip dari rmol.id, Selasa 12 Mei 2026.

Faktanya, selama ini banyak elite partai justru tersandung kasus korupsi.

"Usulan KPK agar capres wajib kader partai terdengar ironis sekaligus berbahaya," ujarnya.

Dia yakin korupsi tidak muncul karena seseorang berasal dari luar partai, melainkan akibat lemahnya sistem pengawasan dan kontrol kekuasaan.

"Usulan KPK terasa seperti menyederhanakan persoalan besar menjadi sekadar urusan kartu anggota partai," ujarnya.