RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain berharap kepada pemerintah agar tak malu meminta maaf terhadap program Makan Bergizi Gratis (MGB).

Hal ini buntut aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan beberapa BEM lainnya mengadakan aksi unjuk rasa meminta pemerintah menghentikan sejumlah program yang dianggap menyedot APBN, seperti MBG, dikutip dari rmol.id, Selasa 16 Juni 2026.

"Ini bukti bahwa keresahan publik pada hari ini masih terkait susahnya mencari pekerjaan, menurunnya daya beli, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin naik, pemborosan terhadap APBN dan APBD oleh pejabat publik, masifnya korupsi di berbagai bidang, hingga kesenjangan sosial yang terus terjadi," sebutnya.

Dia juga meminta program MBG dievaluasi menyeluruh.

"Jika memang program ini memberatkan kondisi fiskal negara, maka perlu dimoratorium pelaksanaannya, tetapi jika pemerintah mampu mengelola program dengan tepat sasaran dan tepat penganggaran, maka kelanjutan program MBG perlu melalui kajian komprehensif dari teknis pelaksanaan, standarisasi kualitas makanan, penerima manfaat dan alternatif sumber pendanaan lain," sebutnya.

Dia juga mendorong, dilakukannya evaluasi terhadap jajaran menteri dan wakil menteri yang bekerja hanya berdasarkan konsep Asal Bapak Senang (ABS).