“Bangsa Melayu bukanlah bangsa yang hanya sekadar mengikuti arus sejarah. Kalau bahasa sekarang, Kerajaan Siak Sri Indrapura itu bukan follower (pengikut), tetapi trendsetter (pencetus atau pelopor),” ujarnya.

Menurut Afni, terdapat tiga gagasan besar dalam Bab Al Qawa’id yang masih relevan hingga saat ini. Pertama, keterbukaan terhadap masyarakat dari berbagai suku dan latar belakang. Kedua, pembagian pemerintahan ke dalam 10 wilayah sebagai bentuk desentralisasi. Ketiga, integritas kepemimpinan melalui aturan dan sanksi bagi pejabat kerajaan.

Bab Al Qawa’id juga mengatur aspek perdagangan dan investasi, termasuk jual beli, kontrak dagang, serta pengelolaan kebun dan dusun.

Menurut Afni, keterbukaan ekonomi sejak masa Kesultanan Siak tetap disertai perlindungan terhadap hak masyarakat dan tanah adat.

“Boleh investasi di Kerajaan Siak, tetapi jangan mengambil hak-hak rakyat Siak,” lanjut Afni.

Nilai tersebut, kata Afni, ingin dikaitkan dengan berbagai persoalan masyarakat saat ini. Ia menawarkan tiga langkah, yakni mempertemukan lembaga adat dari 10 wilayah eks-Kerajaan Siak, mendorong restorative justice berbasis adat, serta menjadikan nilai integritas Bab Al Qawa’id sebagai inspirasi dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani.