Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Asrul, menambahkan bahwa dokter umum non-PNS juga dapat mengajukan pendidikan dokter spesialis melalui program PPDS dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, termasuk memperoleh rekomendasi dari bupati.

Hal senada disampaikan Adminkes Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Debby Forninsih. Menurutnya, apabila Kabupaten Bengkalis dapat memberikan rekomendasi bupati bagi dokter internship, Dinas Kesehatan Provinsi Riau dapat membantu menyarankan pendidikan spesialis melalui skema beasiswa. Nantinya, penempatan dokter dapat disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit yang mengalami kekosongan dokter spesialis.

Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis, dr. H. Samsu Dalimunthe, menilai salah satu solusi jangka panjang yang dapat dilakukan adalah pemerintah daerah bersama rumah sakit menyekolahkan dokter umum putra daerah hingga menjadi dokter spesialis.

"Kita perlu menyiapkan dokter dari daerah sendiri untuk menjadi dokter spesialis. Tentunya harus ada kebijakan yang memberikan perlindungan dari sisi fasilitas dan tunjangan setelah mereka menyelesaikan pendidikan," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV lainnya, Muhammad Isa, menilai pemenuhan kebutuhan dokter spesialis membutuhkan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, ia berharap adanya langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di RSUD Bengkalis. Sedangkan untuk jangka panjang, pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya manusia lokal melalui pendidikan spesialis.

Muhammad Isa juga menilai kondisi geografis dan karakteristik Pulau Bengkalis menjadi salah satu tantangan dalam menarik dokter spesialis. Menurutnya, dokter spesialis juga membutuhkan pendapatan tambahan melalui praktik, sementara jumlah pasien dan aktivitas industri di Pulau Bengkalis relatif terbatas sehingga peluang praktik tambahan tidak sebesar di daerah lain.