“Yang sehat dan memberikan kontribusi tentu harus kita perkuat dan kembangkan. Yang masih memiliki potensi tetapi mengalami persoalan kinerja harus kita sehatkan,” demikian disampaikan dalam paparan Pemprov Riau.

#BRK Syariah Masuk Prioritas Penguatan

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemprov Riau dalam menata kembali seluruh BUMD agar memberikan manfaat yang lebih optimal bagi daerah.
Dalam paparan tersebut, Sekda juga menunjukkan bahwa akumulasi penyertaan modal kepada tujuh BUMD hingga Semester I 2026 mencapai sekitar Rp980 miliar. BRK Syariah menjadi penerima penyertaan modal terbesar, dengan total sekitar Rp519 miliar.

Besarnya dukungan modal tersebut sekaligus menuntut adanya kinerja dan manfaat yang sebanding bagi daerah. Karena itu, Pemprov Riau menempatkan evaluasi kinerja, produktivitas aset, kelayakan bisnis, arus kas, hingga dampak dan manfaat bagi daerah sebagai dasar dalam menentukan kebijakan terhadap BUMD.

Pendekatan tersebut membuat kebijakan terhadap BUMD tidak lagi dilakukan secara seragam. BUMD yang memiliki kinerja baik diarahkan untuk terus meningkatkan produktivitas dan kontribusinya. Sebaliknya, perusahaan yang mengalami persoalan kinerja harus memiliki langkah pemulihan yang jelas dan terukur.