RIAU24.COM - Pemerintah Kabupaten bengkalis" class="text-tags text-success text-decoration-none">bengkalis" class="text-tags text-success text-decoration-none">Bengkalis menegaskan komitmennya untuk mengelola fiskal daerah secara transparan, hati-hati, dan bertanggung jawab.

Perubahan APBD 2026 tidak boleh berhenti pada penyesuaian angka, tetapi harus menjadi instrumen untuk mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat dan memastikan pembangunan benar-benar menghasilkan manfaat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati bengkalis" class="text-tags text-success text-decoration-none">bengkalis" class="text-tags text-success text-decoration-none">Bengkalis Hj. Kasmarni melalui Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Nota Keuangan tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 diruang Rapat DPRD Bengkalis, Senin 21 September 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten bengkalis" class="text-tags text-success text-decoration-none">bengkalis" class="text-tags text-success text-decoration-none">Bengkalis Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III H. Misno. Turut hadir 25 anggota DPRD serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dalam penyampaiannya, Bagus Santoso menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar proses administratif atau pergeseran angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, perubahan APBD merupakan momentum untuk menguji kembali relevansi kebijakan fiskal dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

“Setiap rupiah APBD harus memiliki tujuan. Setiap program harus memiliki keluaran. Setiap kegiatan harus memiliki hasil. Dan yang paling penting, setiap belanja harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.