RIAU24.COM - Siapa dalang di balik Gerakan 30 September 1965 atau G30S masih menjadi perdebatan. Sejarawan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Dr. Mumuh Muhsin Z, M.Hum., pernah menyebut sedikitnya ada enam tafsir yang berkembang mengenai pihak yang berada di balik peristiwa tersebut.

Mumuh mengatakan perdebatan itu muncul karena G30S termasuk apa yang ia sebut sebagai fakta lunak dalam sejarah. Istilah tersebut merujuk pada peristiwa yang menurut dia sulit menghadirkan satu standar kebenaran yang disepakati semua pihak.

“Berdasarkan fakta sejarah, Peristiwa G30S ini termasuk ke dalam fakta lunak, di mana sangat sulit dihadirkan standar kebenarannya sehingga memunculkan enam tafsiran tersebut,” kata Mumuh dalam Seminar “Membincang Ulang Peristiwa G30S” di Aula Gedung D FIB Unpad, Kampus Jatinangor, Kamis, 25 September 2014.

Seminar itu diselenggarakan Program Studi Ilmu Sejarah FIB Unpad bersama Forum Silaturahmi Santri. Selain Mumuh, hadir Sekretaris Umum MUI Jawa Barat HM Rafani Akhyar, Kasubdit Internal Polda Jawa Barat AKBP Arif Wahyu, serta sejarawan dan dosen Ilmu Sejarah FIB Unpad, Dr. RM Mulyadi.

Tafsir G 30 September

Mumuh memaparkan enam tafsir yang selama ini berkembang. Salah satunya menempatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai pihak yang mendalangi G30S. Dalam narasi tersebut, gerakan itu dikaitkan dengan upaya mengubah ideologi Republik Indonesia menjadi komunisme.

Namun, menurut Mumuh, tafsir tersebut bukan satu-satunya penjelasan yang berkembang. Ia menyebut ada pula tafsir yang mengaitkan G30S dengan perwira Angkatan Darat, Presiden Soekarno, Mayjen Soeharto, Sjam Kamaruzaman yang disebut sebagai Ketua Biro Khusus PKI, hingga Amerika Serikat melalui badan intelijennya, CIA.

Enam tafsir tersebut, kata Mumuh, terus diperdebatkan selama puluhan tahun. Argumen yang menguat pada satu periode dapat kembali dipersoalkan ketika ditemukan informasi atau perspektif baru.

“Fakta ini sering bisa menguat dan melemah seiring perkembangan zaman, serta sulit pula mencari kesepakatan bersama,” ujarnya.

Mumuh juga menyinggung perubahan penyebutan dalam narasi sejarah. Ia mengatakan terdapat pihak yang berusaha mengubah cara peristiwa tersebut dipahami publik. Salah satu contohnya, menurut dia, adalah penggunaan istilah G30S tanpa embel-embel PKI dalam sejumlah buku pelajaran.

“Ada pula pihak-pihak yang ingin membelokkan sejarah. Bahkan di beberapa buku pelajaran kata G30S PKI diubah menjadi G30S saja,” kata Mumuh.

Penculikan Perwira Angkatan Darat

G30S menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Indonesia pada 1965. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, enam perwira tinggi Angkatan Darat dan Lettu Pierre Andreas Tendean diculik. Mereka kemudian ditemukan meninggal di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Enam jenderal itu adalah Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Soeprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Pandjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Adapun Pierre Tendean merupakan ajudan Jenderal A.H. Nasution.

Jenazah mereka ditemukan pada 3 Oktober 1965 di sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya.

Peristiwa tersebut kemudian diikuti perubahan besar dalam kehidupan politik Indonesia. Penumpasan terhadap PKI menjadi salah satu rangkaian peristiwa yang berlangsung setelah G30S dan kemudian membentuk narasi politik serta sejarah Indonesia selama puluhan tahun.

Bagi Mumuh, perdebatan mengenai siapa yang paling bertanggung jawab atas G30S tidak dapat dilepaskan dari cara masyarakat membaca sumber sejarah.

Ia mengingatkan bahwa kesimpulan mengenai sebuah peristiwa sejarah dapat berubah seiring munculnya sumber dan penelitian baru.

Keterlibatan Militer dalam Pembunuhan Massal 1965

Peneliti Australia, Dr Jess Melvin, menyebut pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965-1966 bukan semata-mata aksi spontan masyarakat. Berdasarkan penelitiannya terhadap arsip militer di Aceh, pembunuhan tersebut menunjukkan adanya pola komando yang terstruktur.

Temuan itu dituangkan Melvin dalam bukunya, The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder. Buku tersebut diluncurkan di Centre for Indonesian Law, Islam and Society pada 18 April 2018.

Melvin meneliti pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh terkait PKI di Aceh selama hampir satu dekade. Ia menyelesaikan studi doktoralnya di University of Melbourne pada 2015.

Dalam penelitian itu, Melvin menemukan hampir 3.000 halaman arsip militer yang berkaitan dengan operasi penumpasan PKI di Aceh. Dokumen tersebut, menurut Melvin, memperlihatkan adanya rantai komando dari tingkat pusat hingga daerah.

“Su​harto mengendalikan semua komando militer yang menjalankan aksi yang mereka sebut penumpasan PKI, yang dituduh sebagai dalang Gerakan 30 September,” kata Melvin, seperti dikutip ABC Australia.

Menurut Melvin, ketika itu Soeharto memimpin Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan menjadi Wakil Panglima Komando Operasi Tertinggi (KOTI). Setelah mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, struktur komando militer di bawahnya mencakup sejumlah komando wilayah dan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), yang kini dikenal sebagai Kopassus.

Melvin memetakan operasi penumpasan tersebut berdasarkan wilayah dan struktur komando. Kostrad beroperasi di Jakarta, sedangkan RPKAD dikirim ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kemudian Bali. Di Kalimantan terdapat KOTI, sementara operasi di Sumatera melibatkan komando daerah militer dan KOTI.

Menemukan rantai komando

Salah satu bagian penting dalam penelitian Melvin adalah temuan mengenai rantai komando di Sumatera.

Arsip yang ditelitinya menunjukkan jalur komando dari Soeharto kepada pimpinan militer di Sumatera, Jenderal Mokoginta, kemudian diteruskan kepada pimpinan militer di Aceh. Perintah tersebut kemudian bergerak hingga tingkat kabupaten dan struktur di bawahnya.

Dokumen itu juga mencatat adanya rapat yang melibatkan pimpinan militer dan unsur sipil untuk mengoordinasikan operasi penumpasan.

Dalam arsip yang ditemukan Melvin tercatat pula angka 1.941 orang yang disebut terbunuh, lengkap dengan lokasi penguburan mereka.

“Ada juga arsip surat pembentukan Front Pembela Pancasila dan catatan pembagian senjata kepada warga sipil,” ujar Melvin.

Meski penelitian Melvin berfokus pada Aceh, ia mengatakan menemukan pola yang serupa di sejumlah daerah lain di Indonesia. Karena itu, ia melihat pembunuhan massal tersebut tidak dapat semata-mata dijelaskan sebagai ledakan kemarahan spontan masyarakat terhadap PKI.

Temuan mengenai struktur komando itu menjadi salah satu bagian utama yang membedakan penelitian Melvin dari penelitian sebelumnya mengenai pembunuhan massal 1965.

Datang langsung ke arsip militer

Akses terhadap dokumen militer menjadi bagian penting dalam penelitian Melvin. Sutradara The Act of Killing dan The Look of Silence, Joshua Oppenheimer, menilai langkah Melvin mencari arsip langsung ke institusi militer sebagai tindakan yang berisiko sekaligus penting bagi penelitian mengenai tragedi 1965.

“Dia datang ke bagian arsip militer dan menanyakan arsip-arsip mereka,” kata Oppenheimer.

Melvin mengakui dirinya sempat gugup ketika meminta akses terhadap dokumen tersebut.

“Saya ingat betapa gugupnya saya waktu itu,” ujarnya.

Dalam diskusi peluncuran bukunya, Melvin juga ditanya mengenai kemungkinan penelitian tersebut membuat institusi militer semakin tertutup terhadap peneliti.

Ia mengatakan hasil penelitian tetap perlu dipublikasikan agar informasi mengenai peristiwa tersebut dapat diketahui dan dibahas secara terbuka.

Bukti Komnas HAM

Melvin juga menyinggung penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengenai peristiwa 1965.

Menurut dia, Komnas HAM telah mengumpulkan kesaksian korban serta dokumen resmi terkait peristiwa tersebut. Ia menyebut laporan itu mencapai sekitar 800 halaman.

Melvin menilai hasil penyelidikan tersebut penting untuk diketahui publik.

Perdebatan mengenai pembunuhan massal 1965-1966 sendiri hingga kini masih menjadi bagian dari pembahasan sejarah dan hak asasi manusia di Indonesia. 

Sejumlah penelitian dan dokumen yang dibuka kemudian memperlihatkan adanya kekerasan berskala luas terhadap orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI. 

ABC juga pernah melaporkan temuan dokumen diplomatik Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa sejumlah negara Barat mengetahui adanya pembunuhan massal tersebut.

(***)