Rinto mengungkapkan, salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah adanya ketidakseimbangan antara cepatnya perubahan informasi dengan kemampuan dalam menata dan memanfaatkannya.

Kondisi tersebut, katanya, dapat berdampak terhadap ketepatan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan apabila tidak diantisipasi melalui pengelolaan data yang baik.

Karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk memastikan data sesuai dengan urusan masing-masing dapat terhubung, terhimpun, dan dimanfaatkan secara optimal.

“Pastikan apa yang diinginkan pemerintah pusat, data-data yang berada dalam urusan kita masing-masing dapat terhubung dengan baik, terkumpul dengan baik, dan dimanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan kualitas kita ke depan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rinto menyoroti pentingnya penggunaan data dalam menentukan program, sasaran, serta alokasi anggaran. Menurutnya, perencanaan pembangunan yang tidak didukung data komprehensif berpotensi menimbulkan ketidaktepatan antara program yang dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menyebutkan, evaluasi terhadap sejumlah program dan kegiatan perangkat daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau pada tahun ini menemukan berbagai indikasi inefisiensi.