“Kita menyesuaikan dengan amanat dan ketentuan dari Kemendagri terkait perubahan tugas dan fungsi BPBD. Untuk selanjutnya, tentu akan ada masukan dari Biro Organisasi Setda Provinsi Riau. Hasil pembahasan ini akan disesuaikan dengan ketentuan dan mekanisme persetujuan yang berlaku,” ujarnya.

Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Bengkalis, Salman Alfarisi, menjelaskan bahwa rancangan Perbup yang tengah dibahas telah mengarahkan BPBD Bengkalis pada tipelogi Tipe A. 

Namun, terdapat perbedaan waktu penerbitan regulasi yang perlu menjadi perhatian dalam proses penyesuaian.

"Peraturan Daerah yang diterbitkan pada 9 Desember 2025 masih mencantumkan BPBD dalam tipelogi Tipe B. Sementara, ketentuan Kementerian Dalam Negeri yang menjadi acuan terbit pada 17 Desember 2025,"ujarnya.

Perbedaan tersebut menuntut penyelarasan regulasi daerah agar perubahan tipelogi memiliki landasan hukum yang tepat dan tidak menimbulkan persoalan dalam penerapan struktur organisasi.

Menurutnya, penyesuaian tipelogi juga berdampak langsung terhadap susunan jabatan. BPBD dengan tipelogi Tipe B memiliki dua kepala bidang, sedangkan Tipe A memiliki tiga kepala bidang.